Oleh: Basa Alim Tualeka*
SURABAYA, Metro9Berita.co.id – Krisis yang Sesungguhnya: Tata Kelola, Bukan Sekadar Anggaran
Sering terdengar ungkapan tajam bahwa “negara ini bukan kekurangan uang, tetapi kelebihan maling” dan “negara ini bukan kekurangan pangan, tetapi harga hasil panen tidak menguntungkan petani.” Kalimat tersebut memang bersifat kritik sosial, namun mengandung pesan penting yang perlu dipahami secara objektif.
Banyak pakar ekonomi, kebijakan publik, dan pertanian berpendapat bahwa persoalan utama Indonesia bukan semata-mata kekurangan sumber daya. Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah, tanah yang subur, laut yang luas, serta anggaran negara yang setiap tahun mencapai ribuan triliun rupiah. Namun, tantangan terbesar terletak pada tata kelola, efisiensi, pengawasan, dan distribusi manfaat ekonomi kepada rakyat.
1. Negara Tidak Kekurangan Uang
Secara teori ekonomi publik, negara memperoleh pendapatan dari pajak, penerimaan negara bukan pajak, dividen BUMN, ekspor, investasi, serta berbagai sumber lainnya. APBN Indonesia setiap tahun menunjukkan kapasitas fiskal yang besar.
Namun, menurut para ahli administrasi publik, kebocoran anggaran akibat korupsi, mark-up proyek, penyalahgunaan kewenangan, mafia perizinan, dan praktik kolusi dapat mengurangi efektivitas penggunaan uang negara.
Ekonom pembangunan sering menjelaskan bahwa korupsi bukan hanya mencuri uang negara secara langsung, tetapi juga menghambat investasi, memperlambat pembangunan, meningkatkan biaya ekonomi, dan menurunkan kepercayaan publik.
Karena itu, persoalannya bukan hanya berapa besar uang yang dimiliki negara, melainkan seberapa efektif uang tersebut dikelola untuk kepentingan rakyat.
2. Negara Tidak Kekurangan Pangan
Indonesia merupakan negara agraris dengan jutaan hektare lahan pertanian dan jutaan petani yang setiap tahun menghasilkan padi, jagung, sayuran, buah-buahan, kopi, kakao, dan berbagai komoditas lainnya.
Ironisnya, ketika panen raya terjadi, banyak petani justru mengeluhkan harga yang jatuh. Biaya produksi naik, sementara harga jual tidak mampu menutupi modal dan tenaga yang telah dikeluarkan.
Menurut pakar pertanian, masalah utama bukan pada produksi semata, tetapi pada rantai distribusi dan tata niaga yang panjang. Sering kali keuntungan terbesar dinikmati oleh tengkulak, spekulan, atau pelaku distribusi tertentu, sementara petani hanya memperoleh margin yang kecil.
Akibatnya, petani bekerja keras sepanjang musim tanam tetapi tetap menghadapi risiko kerugian ketika panen tiba.
3. Mengapa Harga Panen Tidak Menguntungkan Petani?
Beberapa faktor utama yang sering dikemukakan para ahli adalah:
a. Biaya Produksi Tinggi
Harga pupuk, benih, pestisida, sewa lahan, dan biaya tenaga kerja terus meningkat.
b. Rantai Distribusi Terlalu Panjang
Produk pertanian sering melewati banyak perantara sebelum sampai ke konsumen.
c. Lemahnya Infrastruktur Penyimpanan
Petani terpaksa menjual hasil panen segera karena tidak memiliki gudang atau fasilitas penyimpanan yang memadai.
d. Ketergantungan pada Tengkulak
Banyak petani membutuhkan modal cepat sehingga bergantung pada pembeli tertentu yang menentukan harga.
e. Fluktuasi Pasar
Saat panen melimpah, harga turun drastis karena tidak ada mekanisme penyerapan yang kuat.
4. Solusi Strategis untuk Mengurangi Kebocoran Uang Negara
Pertama, Digitalisasi Pengelolaan Anggaran
Seluruh transaksi pemerintah harus terdokumentasi secara digital dan dapat diaudit secara real time.
Kedua, Memperkuat Penegakan Hukum
Korupsi harus ditindak tegas tanpa pandang bulu agar menimbulkan efek jera.
Ketiga, Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa
Seluruh proyek pemerintah harus terbuka dan mudah diawasi publik.
Keempat, Penguatan Sistem Pengawasan
Inspektorat, auditor, dan lembaga pengawas harus diperkuat baik dari sisi kewenangan maupun integritas.
Kelima, Pendidikan Etika Birokrasi
Pembangunan karakter aparatur negara harus berjalan seiring dengan pembangunan ekonomi.
5. Solusi Strategis untuk Meningkatkan Kesejahteraan Petani
Pertama, Menjamin Harga Dasar yang Menguntungkan
Pemerintah perlu memastikan harga pembelian minimum yang mampu memberikan keuntungan wajar kepada petani.
Kedua, Membangun Gudang dan Cold Storage
Petani tidak dipaksa menjual saat harga jatuh karena memiliki fasilitas penyimpanan.
Ketiga, Memperkuat Koperasi Petani
Koperasi dapat memperpendek rantai distribusi dan meningkatkan posisi tawar petani.
Keempat, Hilirisasi Pertanian
Hasil panen tidak hanya dijual dalam bentuk bahan mentah, tetapi juga diolah menjadi produk bernilai tambah.
Kelima, Pembiayaan Murah dan Mudah
Akses kredit berbunga rendah dapat mengurangi ketergantungan petani terhadap tengkulak.
6. Perspektif Para Pakar
Para ekonom pembangunan menjelaskan bahwa kemajuan sebuah negara tidak hanya ditentukan oleh besarnya sumber daya yang dimiliki, tetapi juga kualitas institusi yang mengelolanya.
Pakar pertanian menambahkan bahwa ketahanan pangan tidak cukup diukur dari banyaknya produksi, melainkan juga dari kesejahteraan petani sebagai produsen utama pangan.
Sementara pakar kebijakan publik menegaskan bahwa korupsi dan tata niaga yang tidak adil merupakan dua hambatan besar dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.
Penutup
Ungkapan “negara ini bukan kekurangan uang, tetapi kelebihan maling” dan “negara ini bukan kekurangan pangan, tetapi harga hasil panen tidak menguntungkan petani” merupakan kritik yang mencerminkan kegelisahan masyarakat terhadap persoalan tata kelola dan keadilan ekonomi.
Solusi yang diperlukan bukan sekadar menambah anggaran atau meningkatkan produksi, melainkan membangun sistem yang bersih, transparan, dan berpihak kepada rakyat. Ketika kebocoran anggaran dapat ditekan, korupsi diberantas, distribusi pangan diperbaiki, dan petani memperoleh harga yang layak, maka kekayaan negara akan benar-benar menjadi kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. (*)
*Penulis: Dosen FISIP UWKS
