DENPASAR — Penanganan laporan dugaan pencemaran nama baik yang dilayangkan warga Tabanan sebut saja Dayu terhadap pengelola akun media sosial Kep_alakeluarga memasuki babak baru, Selasa (17/11/2026). Di tengah kabar diamankannya pemilik akun tersebut oleh Direktorat Reserse Siber (Ditressiber) Polda Bali, muncul pengakuan dari seorang narasumber disapa Jro Didit terkait dugaan negosiasi uang puluhan juta rupiah untuk menghapus (takedown) video yang sempat beredar luas.
Kepada awak media, Jro Didit mengungkap adanya komunikasi yang disebutnya melibatkan kepala daerah, dalam upaya meminta penghapusan konten dari akun Kep_alakeluarga. Pasalnya, Jro Didit mengaku telah mentransfer dana sebesar Rp40 juta melalui rekening anaknya untuk memenuhi kesepakatan penghapusan, namun hingga kini dana itu belum diganti oleh pihak yang disebutnya meminta bantuan.
Menurut penuturan Jro Didit, persoalan bermula saat dirinya dihubungi seseorang yang disebutnya inisial GS melalui sambungan telepon milik pihak ketiga dipanggil Ugi. Dalam percakapan tersebut, ia mengaku diminta membantu menghubungi pengelola akun Kep_alakeluarga agar video yang beredar segera dihapus dengan alasan rasa malu serta pertimbangan terhadap Dayu dan keluarganya.
Menindaklanjuti permintaan tersebut, Jro Didit mengaku menghubungi akun Kep_alakeluarga melalui pesan langsung (direct message/DM). Dari komunikasi itu, muncul pembicaraan mengenai kompensasi dana sebagai syarat penghapusan video:
- Tawaran Awal: Jro Didit menyebut angka Rp25 juta sebagai tawaran awal yang dikaitkannya dengan pihak kepala daerah, sementara pengelola akun Kep_alakeluarga disebut meminta Rp50 juta.
- Kesepakatan Akhir: Setelah menerima telepon lanjutan pada keesokan harinya untuk memastikan perkembangan penghapusan konten, disepakati nominal sebesar Rp40 juta.
- Realisasi Pembayaran: Jro Didit menyatakan telah mentransfer dana Rp40 juta melalui rekening anaknya ke akun platform Saweria yang terhubung dengan Kep_alakeluarga. Namun, ia mengaku belum menerima penggantian dana tersebut sebagaimana yang diharapkan dalam komunikasi awal.
Menanggapi dinamika kasus ini, tokoh masyarakat Denpasar, Gung Indra SH, mendesak aparat penegak hukum (APH) untuk melakukan penyelidikan secara objektif, proporsional, dan tidak hanya berfokus pada siapa pengunggah konten. Ia menilai substansi informasi di dalam video serta motif di balik dugaan negosiasi penghapusan konten harus diuji secara terang-benderang.
“Semestinya kasus ini abu-abu. Kenapa kepala daerah meminta takedown berita kalau berita itu salah? Alangkah baiknya jangan meminta takedown berita,” ujar Gung Indra.
Ia menegaskan bahwa penegakan hukum harus menjamin hak pelapor atas perlindungan nama baik sekaligus memberikan ruang pembuktian atas dugaan yang disuarakan oleh pihak terlapor.
“Untuk aparat penegak hukum, segala dugaan yang disuarakan oleh akun Kep_alakeluarga juga harus ditelusuri supaya adil. Periksa segala alat komunikasi pelapor dan dugaan yang diberitakan. Usut tuntas supaya semuanya terbuka,” tegasnya.
Namun hingga rilis ini diterbitkan, seluruh keterangan yang disampaikan oleh Jro Didit—termasuk klaim keterlibatan kepala daerah, penggunaan telepon milik Ugi, hingga bukti transfer Rp40 juta—masih merupakan pernyataan sepihak yang memerlukan verifikasi dan pembuktian hukum lebih lanjut.
Karenanya untuk menjaga keberimbangan informasi dan menghindari spekulasi publik, klarifikasi resmi sangat dinantikan dari sejumlah pihak terkait:
- Ditressiber Polda Bali: Terkait konfirmasi pengamanan pemilik akun Kep_alakeluarga, status hukum, pasal yang disangkakan, serta relevansi penelusuran aliran dana Rp40 juta dalam penyidikan.
- GS dan Ugi: Terkait kebenaran adanya komunikasi permintaan takedown video dan kesepakatan penggantian dana.
- Dayu (Pelapor) dan Pengelola Akun Kep_alakeluarga: Terkait materi konten yang dipersoalkan, dasar publikasi informasi, serta tanggapan atas dugaan permintaan dana penghapusan konten.
Singkat kalimat, keterbukaan seluruh pihak dan pemeriksaan bukti digital secara menyeluruh diharapkan dapat memberikan kepastian hukum, serta kejelasan duduk perkara yang sebenarnya kepada masyarakat Bali. (*)
*Catatan Redaksi: Seluruh pihak yang disebutkan dalam rilis ini memiliki hak jawab dan hak koreksi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.





















