BULELENG, Metro9Berita.co.id — Penanganan perkara empat unit mobil box yang disebut telah diamankan Satreskrim Polres Buleleng kini memunculkan pertanyaan serius. Nama oknum polisi Aipda KB alias Bolit, Selasa (13/10/2026), yang disebut sebagai anggota Paminal Bidpropam Polda Bali, ikut terseret dalam informasi yang beredar tersebut.
Sorotan semakin tajam setelah muncul dugaan bahwa Aipda KB mendapat perlindungan atau backup dari seorang oknum polisi lainnya di lingkungan Divpropam Polri, Kombes Ketut AK.
Sehingga muncul pertanyaan: Siapa sebenarnya pemilik atau pihak yang menguasai empat mobil box tersebut? Apa muatan yang diamankan? Dalam perkara apa kendaraan itu diamankan? Siapa saja yang telah diperiksa? Dan bagaimana perkembangan proses hukumnya?
Seorang sumber dari kalangan aparat penegak hukum (APH), yang meminta identitasnya dirahasiakan, bahkan menyampaikan tudingan keras terhadap Aipda KB. “Anggota Propam Polda Bali sebenarnya sudah benci sama Bolit. Karena masuk Propam di Paminal cuma kedok saja untuk melindungi usahanya yang hitam,” ujar sumber tersebut kepada awak media.
Tokoh Masyarakat Minta Kapolda Baru Turun Tangan
Seorang tokoh masyarakat Buleleng yang juga meminta identitasnya tidak dipublikasikan menyampaikan adanya dugaan bahwa oknum polisi tersebut memiliki pengaruh kuat di wilayah Buleleng. “Dugaan untuk daerah Buleleng semua dipegang oleh Aipda KB beserta anak buahnya. Kapolda baru, ungkap semuanya pelanggaran yang ada di Bali,” ujarnya.
Namun tudingan itu masih memerlukan verifikasi pihak berwenang. Apabila tidak benar, hasil pemeriksaan dapat membersihkan nama personel yang dituding. Namun jika ditemukan bukti pelanggaran, maka penegakan hukum dan etik harus dilakukan tanpa memandang pangkat, jabatan, kedekatan maupun jaringan.
Tokoh Masyarakat: Periksa Kekayaan, Telusuri Sumbernya!
Tokoh masyarakat Denpasar, Made Tangkas, bahkan meminta Divpropam Polri turun langsung melakukan pemeriksaan menyeluruh, termasuk terhadap sumber kekayaan Aipda Kadek Budiarta. Menurutnya, pemeriksaan tersebut diperlukan untuk menjawab berbagai informasi yang berkembang di masyarakat.
“Propam Mabes Polri harus turun. Cek kekayaan Aipda KB, apakah sesuai dengan gaji dan pangkat. Secara logika cuma Aipda tapi kekayaan melebihi Jenderal. Kalau ada unsur pidana, jerat TPPU agar semua terungkap dari mana hasil kekayaannya,” tegas Made Tangkas.
Namun desakan masyarakat tersebut semestinya menjadi pintu masuk bagi institusi terkait untuk memberikan kepastian secara transparan apabila memang terdapat informasi awal yang layak ditindaklanjuti.
Empat Mobil Box Harus Dibuka Terang Benderang
Tapi yang paling mendesak saat ini adalah keterbukaan mengenai empat unit mobil box yang disebut diamankan Satreskrim Polres Buleleng.
Pasalnya, masyarakat juga berhak memperoleh penjelasan berdasarkan fakta yang dapat dipublikasikan: Kapan dan di mana kendaraan diamankan? Apa barang yang ditemukan? Siapa pemilik kendaraan? Siapa pengemudinya? Bagaimana status perkaranya? Dan apakah ada anggota Polri yang diperiksa dalam perkara tersebut?
Apabila nama Aipda KB tidak memiliki hubungan dengan keempat kendaraan tersebut, maka pihak kepolisian juga perlu menyampaikannya secara tegas. Sebaliknya, jika terdapat keterkaitan berdasarkan alat bukti, maka proses hukum harus berjalan secara profesional dan transparan.
Sebab sikap diam institusi terhadap pertanyaan yang berkembang berpotensi memperbesar kecurigaan. Oleh karena itu, transparansi jalan paling efektif untuk memutus spekulasi mengenai dugaan intervensi maupun perlindungan terhadap pihak tertentu.
Dugaan ‘Backup’ Harus Dibuktikan, Bukan Dibiarkan Menjadi Isu
Demikian pula dengan munculnya nama Kombes Ketut AK dalam dugaan berupa backup kepada Aipda KB. Ini tuduhan sangat serius, karenanya patut dilakukan konfirmasi/pemeriksaan resmi.
Divpropam Polri dapat menjawabnya secara sederhana tetapi tegas: Apakah terdapat hubungan dengan perkara empat mobil box tersebut? Apakah pernah terjadi intervensi terhadap proses penyelidikan atau penyidikan? Dan apakah ada komunikasi yang berkaitan dengan penanganan perkara?
Aipda KB Belum Memberikan Tanggapan
Selanjutnya tim investigasi awak media telah berupaya meminta klarifikasi kepada oknum polisi Aipda KB alias Bolit melalui WhatsApp di hari yang sama, Selasa (13/10). Namun yang bersangkutan belum memberikan tanggapan.
Publik berharap dibuka seterang-terangnya perkara empat mobil box tersebut. Jika tidak ada keterlibatan anggota Polri, sampaikan berdasarkan hasil pemeriksaan. Tetapi apabila ditemukan keterlibatan, intervensi, penyalahgunaan kewenangan ataupun tindak pidana, proses tanpa pandang bulu.
Seragam dan pangkat tidak boleh menjadi tameng dari pemeriksaan hukum. Justru ketika nama aparat disebut dalam sebuah perkara, transparansi menjadi ujian terhadap integritas institusi.
Kasus empat mobil box ini jangan dibiarkan menggantung dan menjadi ruang tumbuhnya dugaan demi dugaan. Polres Buleleng, Bidpropam Polda Bali dan Divpropam Polri ditunggu untuk menjawab dengan fakta, pemeriksaan, serta hasil penegakan hukum—bukan dengan kesunyian. (*)
🛡 Disclaimer
Berita ini ditulis berdasarkan Asas Praduga Tak Bersalah. Segala tuduhan belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Maka media ini membuka ruang Hak Jawab bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan atas pemberitaan ini. Sesuai ketentuan UU Nomor 40/1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
