DENPASAR, Metro9Berita.co.id – Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Denpasar dengan menjatuhkan vonis cuma 1 bulan 20 hari penjara kepada I Nyoman Nirka alias Nyoman Tompel dalam kasus dugaan pengendalian penimbunan ribuan liter solar bersubsidi di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai memicu tanda tanya besar.
Pasalnya vonis terhadap Nyoman Tompel yang dinilai sangat ringan tersebut menimbulkan berbagai spekulasi dan pertanyaan terkait proses penegakan hukum yang berlangsung sejak penyidikan hingga persidangan. Sebab tidak sedikit pihak yang mempertanyakan apakah putusan tersebut telah mencerminkan rasa keadilan dan efek jera terhadap pelaku kejahatan penyalahgunaan energi bersubsidi.
Solar bersubsidi merupakan komoditas yang disiapkan pemerintah untuk membantu masyarakat kecil, nelayan, petani, pelaku UMKM, serta sektor transportasi tertentu. Ketika BBM bersubsidi diduga ditimbun dalam jumlah besar untuk kepentingan bisnis, maka yang dirugikan bukan hanya negara, tetapi juga masyarakat yang berhak memperoleh subsidi tersebut.
Di mana kasus ini sebelumnya mencuat setelah aparat mengungkap aktivitas penampungan dan dugaan penimbunan ribuan liter solar bersubsidi di kawasan konservasi Tahura Ngurah Rai, Badung. Lokasi tersebut dinilai tidak semestinya digunakan untuk aktivitas penyimpanan BBM, karena selain melanggar tata kelola distribusi energi, juga berpotensi menimbulkan dampak lingkungan.
Sejumlah kalangan mempertanyakan mengapa seseorang yang disebut sebagai pengendali dalam perkara tersebut hanya dijatuhi hukuman 1 bulan 20 hari penjara. Padahal, tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi selama ini sering dikaitkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Cipta Kerja.
Dalam berbagai perkara serupa, ancaman pidana terhadap pelaku penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM bersubsidi dapat mencapai enam tahun penjara disertai denda miliaran rupiah. Perbedaan yang sangat mencolok antara ancaman pidana maksimal dengan vonis yang dijatuhkan menjadi bahan perdebatan publik.
Muncul pula pertanyaan mengenai pertimbangan hukum yang digunakan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut. Publik juga menanti penjelasan terkait tuntutan yang diajukan jaksa penuntut umum, serta strategi pembelaan yang disampaikan oleh kuasa hukum terdakwa selama persidangan.
Sejumlah pemerhati hukum menilai transparansi sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Apabila dasar pertimbangan putusan tidak dijelaskan secara terbuka, dikhawatirkan akan memunculkan persepsi negatif dan dugaan adanya permainan di balik proses hukum.
“Publik berhak mengetahui mengapa perkara yang menyangkut distribusi BBM bersubsidi dalam jumlah besar dapat berakhir dengan hukuman yang sangat ringan. Penjelasan yang transparan diperlukan agar tidak muncul spekulasi liar,” ujar seorang praktisi hukum di Denpasar.
Di sisi lain, masyarakat pesisir dan kelompok nelayan yang selama ini bergantung pada solar bersubsidi mengaku khawatir putusan ringan semacam itu tidak memberikan efek jera terhadap pelaku lain. Mereka menilai kebocoran subsidi energi akan terus terjadi, apabila penegakan hukum tidak dilakukan secara tegas dan konsisten.
Kasus ini kembali membuka diskusi mengenai pemberantasan mafia BBM bersubsidi yang selama bertahun-tahun menjadi persoalan nasional. Pemerintah, aparat penegak hukum, Pertamina, dan lembaga pengawas diharapkan meningkatkan pengawasan agar distribusi BBM bersubsidi benar-benar tepat sasaran.
Sementara itu, berbagai pihak berharap PN Denpasar, kejaksaan, kepolisian maupun pihak terkait dapat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai konstruksi perkara, tuntutan, pertimbangan hukum, serta alasan yang mendasari lahirnya putusan tersebut, sehingga tidak menimbulkan polemik berkepanjangan di tengah masyarakat.
Terpisah, Suarta Humas PN Denpasar meluruskan, bahwa sanksi pidananya yaitu 1 bulan 20 hari, denda Rp200 juta, subsider 80 hari penjara. “Tuntutan jaksa 2 bulan penjara, dan denda Rp20 juta,” katanya, Senin sore (8/6/2026).
Di sisi lain, sebagai informasi, disebutkan pada Pasal 54 (Pemalsuan dan Penyimpangan), yang mengatur sanksi bagi setiap orang yang meniru atau memalsukan bahan bakar minyak (BBM), gas bumi, atau hasil olahan, serta melakukan penyimpangan dalam niaga migas.
Selanjutnya ancaman pidananya, yakni penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi Rp60 miliar.
Kemudian pada Pasal 55 (Penyalahgunaan BBM Subsidi). Ini adalah pasal yang paling sering digunakan untuk menindak kasus penimbunan dan penyalahgunaan pengangkutan atau niaga BBM bersubsidi.
Dan ancaman pidananya adalah penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi Rp60 miliar. (*)
🛡 Disclaimer
Berita ini ditulis berdasarkan Asas Praduga Tak Bersalah. Segala tuduhan belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Maka media ini membuka ruang Hak Jawab bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan atas pemberitaan ini. Sesuai ketentuan UU Nomor 40/1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
