BANYUWANGI, Metro9Berita.co.id – Dugaan praktik ilegal gudang pegadaian ‘bodong’, serta aktivitas jual beli kendaraan dengan dokumen STNK kembali mencuat di Purwoharjo, Banyuwangi.
Nama R terseret kuat dugaan sebagai pemilik rumah sekaligus gudang. Dia menjadi sorotan setelah berbagai indikasi pelanggaran hukum.
Informasi yang berhasil dihimpun menyebutkan, lokasi diduga menjadi pusat transaksi kendaraan tanpa prosedur legal yang jelas, termasuk dokumen jual beli kendaraan patut dipertanyakan keabsahannya.
Tidak hanya itu, dugaan praktik pegadaian ilegal tanpa izin resmi, juga disebut berlangsung cukup lama dan terstruktur.
Sementara R diketahui pernah dipanggil oleh Unit Indagsi Krimsus Polda Jawa Timur sekitar tahun 2025. Namun hingga kini, proses penanganan perkara tersebut terkesan berhenti di tengah jalan, sehingga menimbulkan tanda tanya besar?
Kecurigaan semakin menguat setelah ditemukan topi polisi di meja rumah R. Temuan ini memunculkan dugaan kedekatan dengan oknum aparat. Namun saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, R membantah keterkaitan tersebut.
Ia menyatakan bahwa topi itu merupakan milik temannya yang tertinggal di dalam jok motor dan hanya dititipkan untuk diamankan.
Sementara itu, sumber lain di lapangan, Agus biasa disapa, menduga adanya hubungan antara R dengan oknum anggota di Polresta Banyuwangi.
Sehingga pernyataan ini memperkuat spekulasi adanya praktik ‘atensi’ atau yang kerap disebut istilah ‘86’, yakni dugaan upaya perlindungan terhadap aktivitas ilegal oleh oknum tertentu.
Jika dugaan ini benar, maka perbuatan tersebut berpotensi melanggar sejumlah ketentuan hukum, di antaranya:
- Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat, apabila terdapat penggunaan atau peredaran STNK tidak sah.
- Pasal 372 dan 378 KUHP terkait penggelapan dan penipuan, bila terdapat unsur merugikan pihak lain dalam transaksi.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya terkait kepemilikan dan legalitas kendaraan bermotor.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, jika masyarakat dirugikan dalam praktik gadai ilegal.
- Serta potensi pelanggaran etik dan disiplin anggota Polri jika terbukti ada keterlibatan oknum, yang menjadi kewenangan pengawasan oleh Divisi Propam Polri.
Desakan pun muncul agar Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya melalui Propam Mabes Polri, segera melakukan investigasi menyeluruh dan transparan. Penegakan hukum yang tegas dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik serta memastikan tidak ada praktik penyalahgunaan wewenang di tubuh aparat penegak hukum. (*)
🛡 Disclaimer
Berita ini ditulis berdasarkan Asas Praduga Tak Bersalah. Segala tuduhan belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Maka media ini membuka ruang Hak Jawab bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan atas pemberitaan ini. Sesuai ketentuan UU Nomor 40/1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
