SURABAYA, Metro9berita.co.id – Gerakan Pemuda Anti Rasuah (GEPAR) Jawa Timur (Jatim) mendesak Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Surabaya memaksimalkan pendapatan demi kepentingan warga terdampak persoalan distribusi air, dalam audiensi bersama DPRD Kota Surabaya, Rabu (16/9/2026).
Ketua Umum GEPAR Jatim, Zahdi, menegaskan air merupakan sumber daya yang dikuasai negara demi keadilan, sesuai amanat UUD 1945 Pasal 33 Ayat 3. Oleh karena itu, ia menolak keras jika ada pengembang atau developer yang turut mengelola distribusi air, karena dinilai bertentangan dengan konstitusi.
“Ini tidak boleh dan ini bertentangan dengan amanat konstitusi. Maka ini menjadi tolak ukur kami untuk bergerak, bagaimana tidak ada negara di dalam negara,” ujar Zahdi.
Selain itu, GEPAR juga mengoreksi PDAM soal perjanjian kerja sama dengan Perum Jasa Tirta (PJT) I selaku pengelola air sungai. Menurutnya, PDAM membeli air kelas dua, namun yang diterima justru kelas tiga hingga kelas empat. Zahdi menilai PDAM semestinya memprotes kondisi tersebut, bukan justru diam.
“Kamu jangan diam. Kamu harus protes terhadap perjanjian kerja sama itu,” katanya.
Zahdi mengungkapkan, aksi kali ini bukan yang pertama kali dilakukan pihaknya. Sebelumnya, GEPAR beberapa kali menggelar aksi massa di Balai Kota Surabaya, namun tidak pernah ditemui pihak Pemerintah Kota. Kondisi itu membuat massa sempat mendatangi kantor PJT I, sebelum akhirnya audiensi digelar di DPRD Kota Surabaya.
“Melalui hearing di DPRD ini menunjukkan bahwa para anggota dewan peduli terhadap permasalahan yang kami bawa,” ucapnya.
Ia turut mendesak agar pendapatan asli daerah dari sektor air dimaksimalkan secara merata, tanpa ada perlakuan khusus bagi kalangan tertentu. “Tidak ada wong elite, tidak ada wong elite,” tegasnya.
Sebagai bentuk konsolidasi, Zahdi menyatakan pihaknya akan bertahan di lokasi aksi selama tujuh hari tujuh malam dengan mendirikan tenda.
“Insya Allah tujuh hari tujuh malam, saya buka tenda di sana sambil konsolidasi,” pungkasnya. (Febri)
