JEMBRANA – Pengungkapan dugaan eksploitasi anak di bawah umur yang bekerja sebagai pemandu lagu atau ladies companion (LC) di Kafe GM, Jalan Pulau Seram, Desa Budeng, Kecamatan Jembrana, Bali, menyisakan sejumlah pertanyaan. Selain penanganan hukum terhadap pengelola berinisial NA (38), muncul informasi mengenai dugaan keterkaitan seorang oknum anggota polisi lalu lintas Polsek Mendoyo dengan kepemilikan usaha tersebut.
Satreskrim Polres Jembrana sebelumnya telah mengamankan NA yang disebut sebagai pemilik sekaligus pengelola Kafe GM. NA diduga mempekerjakan seorang anak berusia 15 tahun untuk menemani tamu dan memperoleh keuntungan ekonomi dari aktivitas tersebut.
Namun, perkembangan informasi di lapangan memunculkan dugaan adanya pihak lain yang memiliki kepentingan dalam usaha hiburan malam itu.
Seorang sumber lapangan yang meminta identitasnya dirahasiakan menyebut bahwa pemilik sebenarnya Kafe GM diduga merupakan oknum anggota polisi lalu lintas Polsek Mendoyo berinisial Putu AS.
Informasi tersebut belum terverifikasi secara independen dan belum menjadi kesimpulan penyidik. Belum ada bukti yang memastikan Putu AS memiliki, mengendalikan, ataupun terlibat dalam aktivitas operasional Kafe GM.
Meski demikian, informasi tersebut menjadi salah satu hal yang perlu diklarifikasi agar penanganan perkara tidak hanya berhenti pada pihak yang menjalankan operasional sehari-hari.
Kasus dugaan eksploitasi anak ini bermula dari informasi masyarakat yang diterima kepolisian pada Minggu (15/11/2026) malam.
Menindaklanjuti informasi tersebut, anggota Satreskrim Polres Jembrana melakukan penyelidikan di salah satu tempat hiburan malam di wilayah Jembrana.
Petugas kemudian menemukan seorang anak perempuan berusia 15 tahun yang sedang menemani tamu.
Saat diminta menunjukkan dokumen identitas pekerja tersebut, pihak pengelola tidak dapat memperlihatkan identitas asli yang sesuai.
Dari hasil pendalaman, korban diketahui diduga telah bekerja sejak September 2026 setelah mendapat ajakan seorang temannya.
Kasat Reskrim Polres Jembrana, AKP I Gede Alit Darmana, menjelaskan bahwa korban diterima bekerja setelah memperlihatkan foto KTP milik orang lain yang berusia 21 tahun melalui telepon seluler.
Dokumen tersebut diduga diterima tanpa pemeriksaan dan pencocokan identitas secara langsung.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai prosedur perekrutan pekerja di tempat hiburan tersebut. Sebab, pemeriksaan usia dan identitas merupakan hal mendasar yang semestinya dilakukan sebelum seseorang diterima bekerja.
Berdasarkan keterangan kepolisian, korban bekerja menggunakan sistem komisi yang berkaitan dengan penjualan minuman dan aktivitas menemani tamu.
Skema pembayaran yang diungkap penyidik meliputi:
- Rp20.000 untuk setiap botol bir yang terjual.
- Rp150.000 untuk setiap botol minuman beralkohol lainnya.
- Rp55.000 per jam untuk aktivitas menemani tamu di dalam ruangan atau room.
Skema tersebut menjadi perhatian karena korban masih berusia 15 tahun dan diduga ditempatkan dalam lingkungan kerja yang berkaitan dengan konsumsi minuman beralkohol serta aktivitas hiburan malam.
Dalam pengungkapan kasus tersebut, polisi turut mengamankan barang bukti berupa uang tunai Rp1.180.000, nota penjualan dengan nilai yang sama, serta fotokopi kartu keluarga korban.
Barang bukti itu akan menjadi bagian dari proses pembuktian untuk menelusuri aktivitas pekerjaan dan transaksi yang berkaitan dengan keberadaan korban.
Kasat Reskrim Polres Jembrana AKP I Gede Alit Darmana menegaskan komitmen kepolisian untuk menindak praktik yang diduga mengeksploitasi anak demi kepentingan ekonomi.
“Setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan tumbuh kembang dalam lingkungan yang aman. Kami tidak akan memberikan ruang bagi praktik yang diduga mengeksploitasi anak untuk kepentingan ekonomi,” tegas Darmana.
Dalam penanganan perkara ini, perlindungan terhadap korban menjadi hal yang harus diutamakan. Pendampingan sosial dan psikologis juga diperlukan agar anak tidak mengalami tekanan tambahan selama proses hukum berlangsung.
Polres Jembrana disebut telah berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk memberikan pendampingan kepada korban.
Informasi mengenai dugaan keterkaitan anggota polisi dengan Kafe GM disampaikan seorang sumber lapangan kepada awak media pada Sabtu (21/11/2026).
Sumber tersebut menyebut adanya dugaan hubungan kepemilikan usaha dengan seorang anggota polisi lalu lintas Polsek Mendoyo berinisial Putu AS.
Sumber juga mempertanyakan apakah NA benar-benar merupakan pemilik tunggal atau hanya bertindak sebagai pengelola operasional.
“Kalau memang ada oknum anggota polisi yang menjadi pemilik sebenarnya, harus diperiksa juga. Jangan sampai hanya pengelolanya yang diproses. Hukum harus berlaku sama, tanpa pandang bulu,” ujar sumber tersebut.
Keterangan itu masih berupa dugaan dan membutuhkan pembuktian lebih lanjut.
Untuk memastikan siapa pemilik sebenarnya, penyidik dapat menelusuri dokumen perizinan usaha, kepemilikan modal, hubungan kerja antara NA dengan pihak lain, aliran keuntungan, serta siapa yang memiliki kewenangan mengambil keputusan dalam operasional Kafe GM.
Penting ditegaskan bahwa dugaan kepemilikan usaha tidak otomatis membuktikan keterlibatan seseorang dalam tindak pidana eksploitasi anak. Namun, apabila ditemukan bukti adanya perintah, pengendalian, pengetahuan, atau keterlibatan dalam aktivitas yang melanggar hukum, peran masing-masing pihak perlu didalami sesuai ketentuan yang berlaku.
Munculnya nama anggota Polri dalam informasi tersebut juga menjadi alasan perlunya klarifikasi secara institusional.
Apabila ditemukan bukti awal yang memiliki dasar, Propam Polres Jembrana maupun Bidpropam Polda Bali dapat melakukan pemeriksaan untuk memastikan ada atau tidaknya hubungan bisnis, konflik kepentingan, penyalahgunaan kewenangan, maupun pelanggaran kode etik profesi Polri.
Pemeriksaan harus dilakukan secara objektif dan profesional. Pihak yang disebut juga harus diberikan kesempatan menyampaikan klarifikasi.
Apabila dugaan tersebut tidak terbukti, hasil pemeriksaan perlu disampaikan secara proporsional. Sebaliknya, apabila ditemukan pelanggaran, penanganan harus dilakukan sesuai mekanisme hukum dan aturan internal kepolisian.
Dalam perkara ini, NA disebut dijerat dengan ketentuan pidana terkait perdagangan orang, perlindungan anak, dan ketenagakerjaan.
Salah satu ketentuan yang relevan adalah Pasal 76I juncto Pasal 88 Undang-Undang Perlindungan Anak mengenai larangan eksploitasi ekonomi dan/atau seksual terhadap anak.
Pasal 88 mengatur ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp200 juta.
Selain itu, penyidik mendalami kemungkinan penerapan ketentuan tindak pidana perdagangan orang dan pelanggaran ketenagakerjaan.
Penerapan pasal harus disesuaikan dengan unsur tindak pidana, peran masing-masing pihak, serta alat bukti yang diperoleh selama penyidikan.
Kasus Kafe GM menjadi perhatian publik karena menyangkut perlindungan anak sekaligus transparansi penegakan hukum.
Penyidik perlu memastikan siapa yang merekrut korban, siapa yang mengatur sistem pembayaran, siapa yang bertanggung jawab terhadap operasional, serta siapa yang menerima keuntungan dari aktivitas usaha tersebut.
Apabila terdapat pihak lain yang mengetahui dan terlibat dalam dugaan eksploitasi, pertanggungjawaban hukumnya harus diperiksa berdasarkan bukti dan peran masing-masing.
Di sisi lain, identitas serta informasi pribadi korban wajib dilindungi. Penanganan perkara tidak boleh mengorbankan masa depan anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan, pendidikan, dan kesempatan tumbuh dalam lingkungan yang aman.
Setidaknya terdapat sejumlah pertanyaan yang membutuhkan jawaban dari pihak berwenang:
- Siapa pemilik sah Kafe GM berdasarkan dokumen perizinan dan administrasi usaha?
- Apakah NA merupakan pemilik tunggal atau hanya pengelola operasional?
- Benarkah terdapat hubungan kepemilikan atau pengelolaan dengan anggota Polsek Mendoyo berinisial Putu AS sebagaimana disebut sumber?
- Siapa yang mengetahui proses perekrutan anak berusia 15 tahun tersebut?
- Siapa yang menetapkan sistem komisi dan menerima keuntungan dari aktivitas korban?
- Apakah penyidik akan menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam perkara ini?
Seluruh pertanyaan tersebut membutuhkan pemeriksaan, dokumen, keterangan saksi, dan alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Hingga berita ini disusun, belum diperoleh tanggapan langsung dari Putu AS maupun keterangan resmi kepolisian mengenai dugaan hubungan kepemilikannya dengan Kafe GM Jembrana. (*)
Disclaimer
Redaksi METRO9 membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Putu AS, NA, pengelola Kafe GM, Polres Jembrana, maupun pihak lain yang disebut dalam pemberitaan ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.




















