Elang Bali Resmi Adukan Bupati Tabanan ke Polda Bali

Logo Metro9 Ikon
Elang Bali
Ilustrasi laporan polisi Dede Elang Bali atas dugaan berita hoaks yang dilontarkan oleh Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya. (AI)

KOTA DENPASAR – Polemik dugaan negosiasi penghapusan konten atau take down senilai Rp40 juta yang menyeret nama Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya memasuki babak baru, Kamis (19/11/2026). Pemilik media di bawah naungan PT ELANG BALI GROUP, Nyoman Sariana alias Dede, resmi mengadukan persoalan tersebut ke Kepolisian Daerah (Polda) Bali.

Pengaduan pemilik media siber Elang Bali itu berkaitan dengan dugaan penyebaran informasi bohong atau hoaks yang dinilai merugikan nama baik serta kredibilitas media miliknya.

Example 300x600

Berdasarkan dokumen yang disampaikan pihak pelapor, pengaduan tersebut tercatat dalam Tanda Bukti Laporan Pengaduan Masyarakat Nomor STTLP/1082/XI/2026/SPKT/Polda Bali.

Dede Elang Bali mempersoalkan sejumlah informasi yang beredar melalui media sosial Facebook, TikTok, maupun pemberitaan daring. Ia menilai informasi tersebut perlu ditelusuri kebenaran, sumber, dan pihak yang bertanggung jawab atas penyebarannya.

Langkah hukum ini menjadi perkembangan terbaru dari polemik dugaan komunikasi dan negosiasi penghapusan konten akun media sosial Kep_alakeluarga yang berkaitan dengan seorang perempuan bernama Dayu Winda.

Diketahui, polemik tersebut mencuat setelah seorang tokoh masyarakat Denpasar berinisial Jro D menyampaikan keterangannya kepada awak media, Selasa (17/11/2026).

Dalam pengakuannya, Jro D menyebut pernah menerima komunikasi yang diduga berkaitan dengan permintaan penghapusan video mengenai Dayu Winda dari akun Kep_alakeluarga.

Menurut Jro D, Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya diduga menghubunginya melalui telepon milik seseorang berinisial UG. Komunikasi tersebut, berdasarkan penuturannya, berkaitan dengan permintaan bantuan untuk menghapus video karena mempertimbangkan rasa malu dan kondisi keluarga yang bersangkutan.

Jro D kemudian mengaku menghubungi pengelola akun Kep_alakeluarga melalui pesan langsung atau direct message (DM).

Dari komunikasi itu, menurut versinya, muncul pembicaraan mengenai nominal pembayaran untuk penghapusan konten. Ia menyebut angka awal yang ditawarkan sebesar Rp25 juta, sementara pengelola akun disebut meminta Rp50 juta.

Negosiasi tersebut, berdasarkan pengakuan Jro D, akhirnya menghasilkan kesepakatan Rp40 juta.

Ia juga mengaku kembali dihubungi keesokan harinya oleh pihak yang disebutnya sebagai Bupati Tabanan untuk menanyakan perkembangan kesepakatan tersebut.

Namun, seluruh keterangan itu masih merupakan pengakuan narasumber yang membutuhkan verifikasi melalui pemeriksaan saksi, bukti komunikasi, dan keterangan pihak-pihak terkait.

READ  Lampung Resmi Jadi Tuan Rumah HPN dan Porwanas 2027

Jro D juga mengaku telah mentransfer uang sebesar Rp40 juta melalui rekening anaknya menuju kanal pembayaran Saweria yang dikaitkan dengan akun Kep_alakeluarga.

Menurut penuturannya, pembayaran tersebut merupakan bagian dari kesepakatan penghapusan konten.

Setelah pembayaran dilakukan, konten yang memperbincangkan Dayu Winda disebut telah dihapus dari akun tersebut.

Jro D mengklaim hingga Selasa (17/11/2026), uang yang dikeluarkannya belum dikembalikan oleh pihak yang menurutnya berkaitan dengan kesepakatan tersebut.

Meski demikian, hubungan antara transfer uang dan penghapusan konten, termasuk identitas penerima akhir dana, masih harus dibuktikan melalui pemeriksaan bukti transaksi dan riwayat komunikasi.

Sejumlah pertanyaan pun muncul, mulai dari siapa yang menginisiasi pembayaran, siapa yang menerima dana, hingga apakah terdapat keterlibatan langsung pihak-pihak yang namanya disebut dalam pengakuan tersebut.

Di tengah berkembangnya polemik, Dede memilih menempuh jalur hukum dengan menggandeng pengacara senior Santoso SH.

Pihak PT ELANG BALI GROUP berharap Polda Bali dapat menangani pengaduan tersebut secara profesional, objektif, dan transparan.

Dede menilai persoalan ini bukan sekadar perbedaan pernyataan di ruang publik, tetapi juga menyangkut perlindungan reputasi serta kredibilitas lembaga media.

Sejumlah materi yang dipersoalkan dalam pengaduan antara lain unggahan Facebook, pemberitaan berjudul “Bupati Tabanan Komang Sanjaya Bantah Dugaan Negosiasi dengan Akun Medsos”, unggahan akun Facebook Pesona TabananX, serta konten TikTok BaliBuzz.

Pihak pelapor menyatakan memiliki keterangan narasumber yang dinilai relevan untuk mengungkap dugaan komunikasi dan negosiasi penghapusan konten.

Namun, keterangan tersebut tetap perlu diuji bersama alat bukti lainnya. Perbedaan keterangan antara para pihak tidak otomatis membuktikan adanya tindak pidana penyebaran berita bohong.

Dalam upaya memperoleh keberimbangan informasi, awak media juga melakukan komunikasi melalui WhatsApp dengan pihak redaksi Seranusa, Kamis (19/11).

Dalam percakapan tersebut, pihak redaksi menyampaikan adanya pernyataan Bupati Tabanan untuk menanggapi isu yang berkembang di media sosial.

“Pagi bro, semoga sllu sht bro, ini statement bupati tanggapi isu yg beredar di medsos bro. klu ada sumber resmi, fakta, data boleh lah nanti sy wawancara bro. Suksma bro,” demikian pesan yang diterima awak media.

READ  Gubernur Khofifah Dampingi Presiden Tutup Muktamar ke-35 NU

Dalam komunikasi berikutnya, pihak redaksi juga menyampaikan, “Wah mantap klu ada alat bukti bli, buka bukaan sj di elang bali bli he he biar terang benderang bli.”

Komunikasi tersebut memperlihatkan pentingnya pembukaan bukti dan klarifikasi dari semua pihak agar persoalan tidak berkembang menjadi perang opini.

Meski demikian, pernyataan redaksi Seranusa bukan merupakan konfirmasi langsung dari Bupati Tabanan mengenai kebenaran dugaan negosiasi Rp40 juta.

Terpisah, Tokoh Denpasar, Gung Indra SH, turut memberikan perhatian terhadap polemik tersebut.

Dalam keterangannya, Kamis (19/11), ia menilai pejabat publik memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan penjelasan secara terbuka ketika namanya dikaitkan dengan persoalan yang menjadi perhatian masyarakat.

Menurutnya, klarifikasi tidak cukup hanya berupa bantahan, tetapi perlu disertai penjelasan yang menjawab substansi persoalan.

Gung Indra juga mendorong aparat penegak hukum menelusuri keseluruhan rangkaian peristiwa, termasuk dugaan permintaan penghapusan konten, komunikasi para pihak, serta aliran dana yang disebut mencapai Rp40 juta.

Ia meminta penyelidikan dilakukan secara objektif dan tidak hanya berfokus pada satu pihak.

Pemeriksaan terhadap bukti komunikasi, transaksi keuangan, dan keterangan saksi dinilai penting untuk memastikan apakah terdapat hubungan antara dugaan permintaan penghapusan konten, negosiasi pembayaran, dan penghapusan unggahan.

Menurutnya, seluruh proses harus berlandaskan bukti yang sah, bukan asumsi maupun tekanan opini publik.

Dan sebagai bagian dari prinsip keberimbangan pemberitaan, awak media mengaku telah berupaya meminta konfirmasi langsung kepada Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya.

Permintaan konfirmasi disampaikan melalui pesan langsung media sosial serta dua nomor WhatsApp yang disebut digunakan untuk menghubungi Bupati Tabanan pada Selasa (17/11).

Namun, hingga naskah ini disusun, menurut keterangan awak media, belum diperoleh tanggapan melalui saluran komunikasi tersebut.

Belum adanya respons tidak dapat dimaknai sebagai pengakuan atas tuduhan yang berkembang.

Redaksi tetap membuka ruang klarifikasi kepada Bupati Tabanan, Dayu Winda, Jro D, maupun pengelola akun Kep_alakeluarga agar masing-masing pihak dapat menyampaikan keterangan dan bukti yang dimiliki.

READ  PWI Pecat Firdaus, Voucke Lontaan Desak Dialog dan Tabayun

Di samping itu, melalui pengaduan tersebut, Dede berharap Polda Bali dapat menelusuri seluruh materi yang dipersoalkan dan menentukan langkah hukum berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Santoso SH, selaku kuasa hukum yang digandeng pihak pelapor, diharapkan dapat mengawal proses hukum agar berjalan secara profesional dan berkeadilan.

Pihak pelapor menekankan bahwa penegakan hukum harus berlaku sama tanpa membedakan jabatan, kedudukan, maupun popularitas seseorang.

Di sisi lain, proses penanganan perkara juga harus tetap menghormati kebebasan pers serta hak masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai persoalan yang menyangkut kepentingan publik.

Pada akhirnya, polemik dugaan negosiasi penghapusan konten Rp40 juta ini menyisakan sejumlah pertanyaan penting:

  • Benarkah terjadi komunikasi mengenai permintaan penghapusan video Dayu Winda? Apakah transfer Rp40 juta benar dilakukan melalui kanal Saweria? Siapa penerima akhir dana tersebut? Apakah terdapat keterlibatan Bupati Tabanan sebagaimana dikisahkan Jro D?
  • Apakah materi informasi yang dipersoalkan Dede benar mengandung unsur penyebaran berita bohong yang dapat diproses secara pidana?

Semua pertanyaan tersebut membutuhkan pembuktian melalui pemeriksaan saksi, dokumen transaksi, riwayat komunikasi elektronik, dan keterangan pihak-pihak terkait.

Pengaduan Dede ke Polda Bali kini menjadi bagian dari upaya mencari kepastian hukum atas polemik yang berkembang di ruang publik.

Masyarakat tentu berharap persoalan ini dapat diungkap secara terang benderang. Apabila terdapat informasi yang tidak benar, harus diluruskan. Apabila ditemukan dugaan tindak pidana, penanganannya harus dilakukan sesuai prosedur hukum.

Sebaliknya, apabila tuduhan tidak terbukti, hak dan nama baik pihak yang dituduh juga wajib dihormati.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada hasil pemeriksaan kepolisian yang menetapkan Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya terbukti menyebarkan hoaks maupun terlibat dalam transaksi penghapusan konten senilai Rp40 juta. Seluruh dugaan dan pengakuan yang disampaikan dalam pemberitaan ini masih memerlukan verifikasi serta pembuktian lebih lanjut. (*)

Disclaimer

Seluruh pihak yang disebutkan dalam rilis ini memiliki hak jawab dan hak koreksi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

banner

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You cannot copy content of this page