Metro9Berita.co.id – Sengkarut penentuan desil dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) kembali menuai sorotan DPRD di Surabaya, Rabu (2/9/2026) siang.
Dalam rapat dengar pendapat Komisi D di Gedung DPRD, Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surabaya, mengakui banyak warga mengeluh kehilangan bantuan, seperti Program Indonesia Pintar (PIP) akibat perubahan desil yang dinilai tidak masuk akal.
Kepala BPS Kota Surabaya, Arrief Chandra Setiawan, menjelaskan penentuan desil sepenuhnya menjadi kewenangan BPS pusat sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025.
“Untuk pemeringkatan BPS, sesuai dengan Inpres Nomor 4 Tahun 2025 bahwa pemeringkatan untuk desil itu ada di BPS. BPS pusat ya, bukan BPS daerah,” ujarnya.
Penilaian itu didasarkan pada 39 variabel, mulai dari aset, kondisi rumah, hingga pendidikan.
Salah satu kasus yang sempat viral adalah warga yang semula berada di desil 2 tiba-tiba berubah menjadi desil 7.
Karena itu, pihak BPS menegaskan data pemutakhiran sebenarnya sudah tersedia di aplikasi Cek Bansos dan dasbor DTKS, tetapi belum sepenuhnya tersinkronisasi di tingkat organisasi perangkat daerah (OPD).
“Tetapi di data itu belum sampai di OPD-OPD sehingga OPD-OPD belum bisa menerima by name by address-nya,” jelasnya.
Menurut pria yang juga terpilih menjadi Kepala BPS Kabupaten/Kota Berprestasi Provinsi Jawa Timur pada tahun 2025 ini, kalau DTKS sendiri diperbarui empat kali dalam setahun dan telah memasuki rilis ketujuh sejak 2025.
Bagi warga yang merasa datanya keliru, BPS menyarankan mengajukan sanggahan secara mandiri melalui DTKS dashboard BPS atau datang langsung ke kantor BPS.
Namun, kondisi kantor BPS Kota Surabaya disebut kewalahan menampung pengaduan. “Kami kalau BPS Kota sekarang seolah-olah overload, banyak yang melakukan sanggah,” katanya, seraya menyarankan warga juga mendatangi BPS provinsi.
Dalam forum tersebut, anggota Komisi D, Hj Zuhrotul Mar’ah mempertanyakan, tidak dijadikannya pendapatan sebagai indikator utama pemeringkatan desil.
Lantas, BPS menjawab, bahwa masyarakat cenderung tidak jujur ketika ditanya soal penghasilan. Pasalnya, orang paling sulit saat ditanya pendapatannya berapa,” sergah Arrief.
Dia sembari mencontohkan estimasi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Surabaya yang mencapai Rp800 triliun per tahun, namun saat disurvei langsung hanya muncul sekitar Rp200 triliun. Karena itu, metode proxy means testing dipilih sebagai pendekatan yang dianggap lebih realistis.
Sementara BPS turut mengungkapkan margin kesalahan penghitungan desil secara nasional berkisar 23 persen, sedangkan untuk Surabaya belum ada angka pasti.
Salah satu anggota dewan menegaskan, bahwa sebenarnya mereka yang didaftar desil 3 itu karena margin error, bisa saja dia sebenarnya desil 1 atau bahkan desil 5. Selain itu, dewan juga meminta kebijakan bantuan tidak hanya bertumpu pada desil 1 dan 2.
Merespons hal itu, BPS menyatakan seluruh masukan akan diteruskan hingga ke tingkat pusat sebagai bahan evaluasi kebijakan ke depan. (Febri)
