MOJOKERTO, Metro9Berita.co.id – Sebanyak 48 perwakilan organisasi masyarakat (ormas), LSM, dan media yang tergabung dalam Gerakan Mojokerto Bersatu (GMB) menghadiri undangan Kyai Asep Saifuddin Chalim di Gedung Serbaguna Istana Putih Afia, Desa Cepokolimo, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Rabu (4/3/2026).
Pertemuan yang semula dijadwalkan pukul 16.00 WIB terpaksa mundur hingga pukul 20.00 WIB karena Kyai Asep masih memiliki agenda di Surabaya. Kyai Asep tiba di lokasi sekitar pukul 20.45 WIB dan langsung menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatannya.
“Maaf agak telat. Tadi saya menunggu tamu dan besok pagi juga harus kembali ke Surabaya karena ada acara di Jakarta. Tapi malam ini kita tetap harus bertemu walaupun sebentar karena ada agenda penting yang perlu saya sampaikan,” ujarnya saat membuka pertemuan.
Dalam kesempatan tersebut, Kyai Asep menjelaskan bahwa pertemuan tidak bisa ditunda karena berkaitan dengan agenda rapat internal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mojokerto yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis (5/3/2026).
Ia menyoroti lambannya proses pemindahan kantor pemerintahan Kabupaten Mojokerto yang hingga kini belum mencapai kesepakatan final. Menurutnya, ada pihak-pihak tertentu yang dinilai sengaja menghambat rencana pemindahan pusat pemerintahan ke wilayah Mojosari.
Meski demikian, Kyai Asep meminta seluruh pihak tetap bersabar dan menunggu hasil rapat internal DPRD.
“Tunggu hasil rapat internal besok sore. Jangan lupa berdoa agar hasilnya sesuai harapan. Kita semua menginginkan yang terbaik untuk masyarakat Mojokerto,” ujarnya.
Kyai Asep juga mengungkapkan bahwa dari sembilan partai politik yang memiliki kursi di DPRD Mojokerto, tujuh di antaranya telah menyatakan dukungan tegas terhadap pemindahan kantor pemerintahan ke Mojosari.
Menurutnya, dukungan dari tujuh fraksi tersebut sudah cukup untuk melanjutkan proses pembahasan hingga rapat paripurna.
“Paripurna ini kita harapkan paling lambat dilaksanakan tanggal 11 Maret, kemudian dilanjutkan pengesahan. Jangan sampai tertunda lagi karena kita sudah terlambat dua bulan. Seharusnya pada Januari lalu pembayaran sudah dilakukan,” ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa dua fraksi lainnya secara pernyataan menyatakan setuju, namun belum menunjukkan realisasi dukungan secara nyata.
Apabila seluruh proses berjalan lancar, Kyai Asep menyebut pembayaran terkait pemindahan kantor pemerintahan bisa dilakukan pada bulan ini karena dana sudah tersedia.
Di akhir pertemuan, Kyai Asep juga menyoroti persoalan tambang galian C yang menurutnya menjadi persoalan serius dan memalukan bagi pemerintah daerah.
Ia berharap permasalahan tersebut segera ditangani secara tegas dengan menutup aktivitas tambang ilegal secara bertahap. “Harapannya persoalan galian C ini segera diatasi dan ditutup satu per satu,” pungkasnya. (Wulyo/yik)
